Awasi dan cegah dari Awal, Bawaslu Batola Tegaskan Komitmen Pemutakhiran Data Pemilih

Marabahan,  Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Bawaslu Batola Secara resmi menyampaikan Surat Imbauan tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Kuala. Surat bernomor 2/PM.00.02/K.KS-03/06/2025 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025. Kamis, 18 Juni 2025.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Batola mengimbau KPU agar melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip akurat, mutakhir, dan komprehensif. Proses ini mencakup penyandingan data dari berbagai sumber, pemetaan pemilih baru maupun tidak memenuhi syarat, hingga pelaksanaan rapat pleno terbuka secara berkala.

Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Syaifi, S.Pd, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen sangat diperlukan demi menjaga integritas data pemilih sejak dini.

“Kami mengingatkan KPU Batola agar melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara transparan dan akuntabel, serta membuka ruang koordinasi dan partisipasi publik,” tegasnya.

Sementara itu, Fakhruraji, Anggota Bawaslu Batola yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menambahkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan data pemilih adalah bentuk tanggung jawab demokrasi.

“Pengawasan PDPB bukan hanya tugas kelembagaan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat sejak awal. Kami berharap KPU tidak hanya bekerja teknis, tetapi juga komunikatif dan kolaboratif,” ungkap Fakhruraji.

Bawaslu juga menekankan pentingnya koordinasi KPU dengan berbagai pihak seperti Disdukcapil, pemerintah kecamatan dan desa, aparat keamanan, serta responsif terhadap laporan masyarakat.

Surat imbauan tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Barito Kuala, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, hingga Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Barito Kuala sebagai bentuk transparansi dan pelibatan lintas sektor dalam memastikan kualitas daftar pemilih.