Bawaslu Batola Ikuti Rakor dan Training Fasilitator P2P 2026 Secara Virtual

MARABAHAN – Dalam rangka memperkuat kapasitas pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang bermartabat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia tersebut diikuti jajaran Bawaslu se-Indonesia sebagai bagian dari persiapan teknis pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala.

Mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat,” kegiatan ini menjadi wadah penguatan pemahaman fasilitator terkait peran strategis pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu melalui pelibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, peserta mendapatkan penguatan materi mengenai fungsi fasilitator, strategi edukasi kepemiluan, hingga pengembangan jejaring pengawasan partisipatif.

Anggota Bawaslu Batola, Fakhruraji, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan P2P secara optimal di seluruh Indonesia.

Menurutnya, fasilitator diharapkan mampu memahami tugas dan fungsinya secara menyeluruh sehingga dapat menjadi penggerak edukasi demokrasi, penguatan jaringan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Rakor tersebut turut menghadirkan arahan dari Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, serta Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, Yusti Erlina. Sementara pemaparan teknis terkait Training of Trainer (ToT) disampaikan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Batola berharap program Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat semakin memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.