Bawaslu Batola Pasang Target Kinerja Pengawasan Lewat IKU 2026

BANJARMASIN — Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmen memperkuat kinerja dan akuntabilitas pengawasan melalui penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/8/2026). Agenda tersebut disaksikan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Bagi Bawaslu Barito Kuala, IKU bukan sekadar dokumen administratif. Dokumen ini menjadi pijakan untuk menerjemahkan sasaran kelembagaan ke dalam target kerja yang terukur, sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi capaian pengawasan sepanjang 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya menyelaraskan sasaran dan indikator kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan arah kelembagaan di tingkat provinsi.

“Penandatanganan IKU ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap tugas dan fungsi yang kami jalankan memiliki target dan ukuran kinerja yang jelas. Ini penting agar kerja-kerja pengawasan tidak hanya terlaksana, tetapi juga dapat diukur dan dievaluasi,” ujar Muhammad Syaifi, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Menurut Syaifi, indikator kinerja diperlukan agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan jajaran Bawaslu Barito Kuala memiliki arah yang jelas. Target yang telah ditetapkan juga dapat menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana kerja kelembagaan telah berjalan.

“Yang paling penting adalah bagaimana IKU ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas kerja. Kami ingin memastikan seluruh jajaran memahami target yang harus dicapai dan menjalankannya secara profesional serta bertanggung jawab,” katanya.

Bawaslu Barito Kuala memandang ukuran kinerja sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola pengawasan yang semakin akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlu dilakukan secara terukur agar setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan Ketua dan Anggota Bawaslu Barito Kuala dalam agenda tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan jajaran pimpinan dalam memastikan target kelembagaan diterjemahkan ke dalam kerja nyata. IKU diharapkan menjadi acuan bersama bagi pimpinan dan jajaran sekretariat dalam menjalankan program sepanjang 2026.

Bagi Bawaslu Batola, capaian kinerja tidak semata-mata diukur dari berapa banyak kegiatan yang terlaksana. Lebih jauh, ukuran tersebut harus mencerminkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran kelembagaan.

Melalui IKU Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala berkomitmen meningkatkan profesionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas kerja. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memastikan setiap tugas pengawasan berjalan dengan arah, target, dan pertanggungjawaban yang jelas.