Bawaslu Batola Temui PKS, Bahas Konsolidasi Demokrasi dan Data Sipol Jelang 2029

BARITO KUALA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala terus mengintensifkan upaya penguatan demokrasi dengan menjalin silaturahmi dan koordinasi bersama partai politik. Salah satunya melalui pertemuan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Barito Kuala yang berlangsung di kantor PKS komplek Citra Karya Abadi,Jalan Trans Kalimantan RT 09 Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kamis (30/04/2026)

Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai namun penuh substansi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam membangun sinergi kelembagaan dengan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari agenda konsolidasi demokrasi yang telah dirancang Bawaslu Barito Kuala dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Barito Kuala Syaifi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi dengan partai politik sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan juga membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

“Melalui silaturahmi ini, kami ingin memperkuat komunikasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi. Partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran serta sengketa dalam proses pemilu melalui pendekatan pencegahan yang kolaboratif.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rizkia Fauzah Bawaslu Barito Kuala turut menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam memahami regulasi kepemiluan sejak dini.

“Kami mendorong partai politik untuk semakin meningkatkan pemahaman terhadap aturan kepemiluan. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal, dan apabila terjadi sengketa, dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi partai politik agar setiap permasalahan yang muncul dapat diantisipasi secara preventif.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai pentingnya akurasi dan validitas data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bawaslu menekankan bahwa pengelolaan data Sipol yang baik menjadi salah satu kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas administrasi partai politik.

“Data Sipol harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi keanggotaan, kepengurusan, maupun kelengkapan administrasi lainnya. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan permasalahan pada tahapan verifikasi maupun sengketa di kemudian hari,” ungkap pihak Bawaslu.

Dengan adanya penguatan pemahaman terkait Sipol ini, diharapkan partai politik dapat lebih cermat dalam melakukan input dan pemutakhiran data, sehingga meminimalisir potensi permasalahan administratif pada tahapan Pemilu 2029.

Sementara itu, perwakilan dari PKS Barito Kuala menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu. Mereka menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mendukung pengawasan pemilu serta menjaga kondusivitas politik di daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Bawaslu yang aktif menjalin komunikasi dengan partai politik. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas,” ungkapnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Bawaslu dan partai politik di Kabupaten Barito Kuala. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan berintegritas, serta mampu mencerminkan kedaulatan rakyat secara utuh.

Sebagai informasi, Bawaslu Barito Kuala secara bertahap akan melaksanakan kunjungan dan koordinasi serupa ke seluruh partai politik di wilayahnya guna memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.