Cegah Data Pemilih Bermasalah, Bawaslu Batola Gandeng Kodim 1005 Awasi PDPB

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terus menunjukkan keseriusannya dalam memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan akurat dan bersih. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama unsur TNI, khususnya Kodim 1005 Barito Kuala.

Koordinasi ini merupakan bagian dari tindak lanjut Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan PDPB, serta Surat Imbauan Bawaslu Batola Nomor 3/PM.00.02/K.KS-03/06/2025 tanggal 23 Juni 2025, yang berisi arahan penting terkait pemetaan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pasca Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Batola, Fakhruraji selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas data pemilih.

"Pengawasan PDPB bukan hanya tugas Bawaslu. Kita perlu dukungan semua pihak, termasuk TNI, agar data pemilih yang digunakan untuk Pemilu 2029 nanti benar-benar akurat dan bersih dari potensi kecurangan," tegas Fakhruraji.

Lebih lanjut, ia ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat termasuk dari lingkungan TNI, tercatat secara valid dalam daftar pemilih.

Selain itu, Bawaslu Batola juga mendorong semua pihak, termasuk Kodim, untuk bersama-sama mengawasi agar potensi manipulasi atau kekeliruan dalam proses pemutakhiran data dapat dicegah sejak dini.

Pun pihak Kodim 1005 Barito Kuala menyambut baik koordinasi ini dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam pemilu dan mendukung penuh proses demokrasi.

Bawaslu Batola berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, demi mewujudkan daftar pemilih yang valid dan partisipatif.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Batola berharap proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan partisipatif, sehingga menghasilkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.