Fakhruraji: Disiplin dan Loyalitas Fondasi Utama Kinerja Pengawasan Bawaslu

MARABAHAN – Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Fakhruraji, S.Pd., bertindak sebagai pembina apel rutin yang diikuti seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur dalam menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dalam amanatnya, Fakhruraji menegaskan bahwa disiplin kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan integritas setiap aparatur dalam menjalankan amanah lembaga. Menurutnya, kedisiplinan harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, pemanfaatan waktu kerja secara efektif, serta penyelesaian setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Disiplin menjadi pondasi utama dalam membangun lembaga yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga komitmen tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujarnya.

Selain disiplin, Fakhruraji juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan loyalitas terhadap lembaga. Ia menjelaskan bahwa loyalitas tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran, tetapi juga tercermin dalam komitmen menjaga nama baik institusi, semangat bekerja sama, saling mendukung antarsesama pegawai, serta kesediaan memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

"Disiplin dan loyalitas merupakan modal utama dalam memperkuat tata kelola lembaga. Ketika kedua nilai ini dijaga bersama, kualitas kinerja akan meningkat, sinergi antarsumber daya manusia semakin kuat, dan tugas-tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional, berintegritas, serta penuh tanggung jawab," tegasnya.

Melalui pelaksanaan apel rutin ini, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan. Nilai-nilai disiplin serta loyalitas diharapkan menjadi budaya yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga mampu mendukung terwujudnya pengawasan pemilu dan pemilihan yang efektif, transparan, serta berkeadilan.