FISIP ULM Gandeng Bawaslu Batola, Bangun “Balai Demokrasi” Digital di Bantaran Sungai

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dalam sebuah kolaborasi strategis yang menyasar wilayah bantaran sungai. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pengawasan pemilu berbasis pengabdian masyarakat dengan pendekatan digital dan kolaboratif.

Program tersebut diberi tajuk “Pengabdian Balai Demokrasi Bantaran Sungai Berbasis Digital dan Kolaboratif untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif.” Sebuah konsep yang mencoba menjawab tantangan geografis Barito Kuala—daerah yang sebagian wilayahnya didominasi perairan dan permukiman di tepian sungai.

Di daerah dengan akses yang tak selalu mudah dijangkau jalur darat, pengawasan pemilu kerap menghadapi kendala distribusi informasi dan pelaporan. Melalui inisiatif ini, Bawaslu dan FISIP ULM mendorong integrasi teknologi digital sebagai jembatan partisipasi warga.

Program ini memuat tiga fokus utama. Pertama, penguatan literasi digital bagi masyarakat bantaran sungai agar mampu memanfaatkan platform daring untuk memantau tahapan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran. Kedua, pendekatan kolaboratif dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, serta tokoh masyarakat sebagai penggerak pengawasan di tingkat lokal. Ketiga, pembentukan “Balai Demokrasi” yang memfungsikan ruang-ruang publik di pinggiran sungai sebagai pusat diskusi politik yang sehat—bebas dari hoaks dan praktik politik uang.

Fakhruraji selaku Anggota Bawaslu Barito Kuala menyebut sinergi ini sebagai langkah konkret untuk memastikan kualitas partisipasi warga tetap terjaga, termasuk mereka yang bermukim di wilayah perairan. 

“Kolaborasi ini menjadi upaya nyata agar masyarakat di bantaran sungai tidak tertinggal dalam pengawasan pemilu yang partisipatif dan berbasis teknologi,” ujarnya.

Bagi pihak FISIP ULM, program tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan akademik dipadukan dengan pengalaman lapangan Bawaslu diharapkan mampu membangun ekosistem pengawasan yang lebih mandiri di tingkat desa.

Melalui model Balai Demokrasi, warga tak lagi diposisikan sekadar sebagai objek dalam setiap tahapan pemilu. Mereka didorong menjadi subjek aktif—memiliki pengetahuan, ruang diskusi, serta perangkat digital untuk menjaga integritas demokrasi di wilayahnya sendiri.