Gaspol! Barito Kuala Jadi Salah Satu Pelaksana Pertama Pendidikan Pengawasan Partisipatif Nasional

Zoom Meet, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Kabar membanggakan datang dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala! Dalam arahan terbaru Bawaslu RI, Barito Kuala ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah pertama di Kalimantan Selatan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Gelombang Pertama) tahun ini. 

Bersama Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala siap menjadi pelopor dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu secara aktif, mandiri, dan berintegritas. 

Keputusan ini disampaikan dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) P2P Nasional yang berlangsung secara hybrid (luring dan daring), Kamis (19/6), dari Hotel Akmani, Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk perwakilan dari Bawaslu Kalimantan Selatan.

Seperti yang diketahui, TOT P2P adalah pelatihan bagi fasilitator yang akan menjadi penggerak utama kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di daerah. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali materi tentang:

✅ Teknik pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu

✅ Pengembangan komunitas pengawas akar rumput

✅ Strategi pengawasan berbasis digital

✅ Rencana tindak lanjut gerakan pengawasan partisipatif

Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana P2P di gelombang pertama — termasuk Bawaslu Barito Kuala — wajib mengikuti TOT secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WITA sampai selesai.

Kegiatan ini diisi oleh tokoh-tokoh penting dalam dunia pengawasan Pemilu seperti: Hurriyah (Puskapol UI), Masykurudin Hafidz (Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi), Ical Supriadi (Asia Democracy Network) dan didukung langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI.

Penunjukan ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Barito Kuala dinilai siap dan aktif dalam membangun gerakan pengawasan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Dengan semangat "Pengawasan Partisipatif", Barito Kuala kembali menunjukkan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.