Serius Awasi PDPB, Bawaslu Batola Beri Saran Konstruktif ke KPU Batola

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala – Bawaslu Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan uji petik terhadap Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari tugas pengawasan dalam memastikan kualitas dan akurasi data pemilih. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga hak pilih masyarakat dan menjamin keakuratan daftar pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang. Selasa (29/7/25)

Uji petik dilakukan dengan mencocokkan data pemilih yang diperoleh dari dinas terkait dengan kondisi riil di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Dari hasil uji petik, Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:

1. Masih terdapat data pemilih yang telah meninggal dunia namun belum tercoret dari daftar pemilih,

2. Pemilih yang ubah status dari sipil ke TNI/Polri ataupun sebaliknya,

Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Kuala, antara lain:

1. Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang terhadap data pemilih yang terindikasi bermasalah.

2. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah desa/kelurahan untuk memperbaharui dan menyinkronkan data kependudukan.

3. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan perubahan status kependudukan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Fakhruraji menyampaikan bahwa saran perbaikan ini merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan dan dukungan terhadap penyelenggara pemilu agar daftar pemilih yang digunakan nantinya benar-benar akurat dan valid.

"Kami berharap KPU Kabupaten Barito Kuala dapat menindaklanjuti saran perbaikan ini demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih," ujarnya.

Bawaslu juga akan terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh KPU serta mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan tahapan pemilu.