Marabahan Kota, Bawaslu Barito Kuala – Keterbukaan Informasi Publik yang akurat dan efisien merupakan bagian dari komitmen dari Bawaslu Karangasem yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pelaksanaan pelayanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Batola sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi setiap tahunnya, hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang 14 Tahun 2008.
Laporan akhir ini merupakan bentuk tanggung jawab dan tolak ukur dalam PPID Bawaslu Batola dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID melalui media daring via zoom meet yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (27 februari 2023). Kegiatan ini menghadirkan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nur Kholis Majid didampingi oleh Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat H. Supriyanto Nor dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Luciana, S. E.
Adapun kegiatan penyusunan laporan ini turut dihadiri sebagai terundang Pembina PPID Bawaslu Kabupaten/Kota didampingi dengan staf Sekretariat yang membidangi PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Humas Bawaslu Kabupaten Barito Kuala
Penulis : Muhammad Fikry Akbari, S. Kom
