Awali 2026, Bawaslu Batola Ikut Konsolidasi Awal Tahun Bawaslu se-Kalsel

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala mengikuti rapat awal tahun Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.

Rapat yang berlangsung melalui aplikasi Zoom itu dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten/kota serta Kepala atau Koordinator Sekretariat se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi awal tahun untuk menyamakan arah kerja pengawasan pemilu 2026 di seluruh daerah.

Adapaun Bawaslu Batola dalam rapat tersebut diwakili oleh Muhammad Syaifi selaku Ketua, Fakhruraji dan Rizkia Fauzah sebagai Anggota, Norhalikin sebagai Koordinator Sekretariat, serta Bagus Bhayu Nugroho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fariz sebagai Bendahara Bawaslu Batola.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengakomodir rapat awal tahun ini sebagai ruang koordinasi kelembagaan antara Bawaslu provinsi dan jajaran kabupaten/kota. Fokus pembahasan diarahkan pada penataan kembali prioritas kerja, penguatan fungsi pengawasan non-tahapan, serta kesiapan organisasi pasca tahapan pemilu.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, antara lain evaluasi singkat kinerja pengawasan tahun sebelumnya, penyelarasan program kerja 2026, serta penguatan peran sekretariat dalam mendukung tugas teknis pengawasan. Selain itu, dibahas pula perencanaan anggaran, administrasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu.

Bawaslu Batola menilai rapat awal tahun ini penting sebagai landasan awal konsolidasi kelembagaan. Penyamaan persepsi sejak awal tahun dinilai krusial agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Melalui forum ini, Bawaslu Batola menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memperkuat kinerja pengawasan kepemiluan sepanjang tahun 2026, baik pada aspek pencegahan, pengawasan, maupun penguatan partisipasi masyarakat.