Bawaslu Batola Tuntaskan Laporan LHKPN Pejabat Publik

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala menuntaskan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat publik di lingkungan lembaga tersebut. Pelaporan dilakukan secara lengkap dan tepat waktu oleh tiga orang komisioner serta satu Koordinator Sekretariat Bawaslu Batola.

Pelaksanaan pelaporan LHKPN ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Batola dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemilu. Kewajiban tersebut sekaligus menjadi instrumen penting dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan lembaga negara, khususnya lembaga pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Syaifi, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral pejabat publik kepada masyarakat. 

“Transparansi harta kekayaan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang berintegritas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Batola, Norhalikin, menyampaikan bahwa pelaporan LHKPN menjadi langkah awal dalam menjaga profesionalitas dan independensi lembaga. Menurutnya, integritas personal penyelenggara pemilu harus sejalan dengan tugas pengawasan yang dijalankan.

“Pengawasan pemilu menuntut kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan pejabat publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Lanjutnya, bahwa proses pelaporan LHKPN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui sistem yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh tahapan dilalui dengan tertib dan telah dinyatakan lengkap.

Dengan rampungnya pelaporan LHKPN ini, Bawaslu Batola menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan semangat pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa.