Bawaslu Batola Mengawasi dari Kursi Sosialisasi SIPOL

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Pemutakhiran data partai politik kembali diuji di Kabupaten Barito Kuala. Senin, 22 Desember 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batola menggelar sosialisasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala hadir, memastikan proses itu berjalan sesuai relnya.

Sembilan partai politik memenuhi undangan KPU. Mereka datang dari berbagai spektrum—mulai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Golkar, PPP, Gelora, NasDem, hingga Partai Bulan Bintang. Di ruang sosialisasi itu, satu hal menjadi benang merah, yaitu pembaruan data kepartaian tak selalu berjalan mulus.

KPU membuka forum diskusi dengan mendengarkan langsung keluhan partai politik. Masalahnya beragam. Ada yang masih menunggu terbitnya surat keputusan kepengurusan, ada pula yang belum menuntaskan musyawarah daerah dan kecamatan. 

Sebagian partai terkendala pergantian operator SIPOL. Bahkan, terdapat partai yang telah mengantongi SK kepengurusan terbaru, tetapi belum memperbaruinya di sistem.

Bawaslu mencermati situasi tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Syaifi, menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam menjaga tertib kepemiluan.

“Kami berharap seluruh tahapan yang dilaksanakan KPU berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Partai politik juga harus segera menyesuaikan dan memperbarui data kepengurusannya,” kata Syaifi.

Dari hasil sosialisasi, KPU Kabupaten Barito Kuala menetapkan batas akhir pemutakhiran data SIPOL Semester II Tahun 2025 pada Jumat, 26 Desember 2025. Untuk menghindari keterlambatan, KPU juga membentuk helpdesk SIPOL guna memberikan pendampingan teknis kepada partai politik.

Bagi Bawaslu Batola, tenggat waktu ini menjadi titik krusial. Ketepatan dan kelengkapan data kepartaian akan menentukan kualitas proses demokrasi ke depan. Pemutakhiran data yang tertib bukan hanya urusan sistem, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas pemilu sejak dini.