Bawaslu Batola Serahkan Laporan Lengkap Hasil Pengawasan Pilkada 2024 ke Bawaslu RI

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah resmi menyerahkan laporan lengkap hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Penyerahan laporan ini dilakukan dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan Pilkada di wilayah tersebut. 24/03/2025

Ketua Bawaslu Batola, Muhammad Syaifi di dampingi Fakhruraji selaku Anggota dan Koordinator Sekretariat Norhalikin, menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup berbagai aspek pengawasan mulai dari tahapan pendaftaran calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi suara. Laporan juga menguraikan berbagai pencegahan yang dilakukan, hasil publikasi yang dilakukan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa selama proses Pilkada serta langkah-langkah saran dan rekomendasinya.

“Laporan ini kami serahkan sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan bahwa seluruh proses Pilkada di Batola berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu RI untuk peningkatan kualitas pengawasan di masa mendatang,” ujar Syaifi

Selain itu, Bawaslu Batola juga menyertakan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme pengawasan ke depan, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Pemilu berikutnya. Penyerahan laporan ini disambut baik oleh Bawaslu RI yang mengapresiasi komitmen Bawaslu Batola dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Sebagai tindaklanjut, Bawaslu RI berencana akan meninjau laporan tersebut dan memberikan arahan lebih lanjut dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala. Proses ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengawasan Pilkada di Indonesia secara keseluruhan.

Dengan disampaikannya laporan ini, Bawaslu Batola berharap agar pemilihan di tingkat daerah dapat semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas pada pelaksanaan pilkada mendatang.