Bawaslu Batola Tegaskan Kesiapan Awasi PDPB 2025: Fokus Validasi Data & Pencegahan Dini

Zoom Meet, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi, Bawaslu RI melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Senin, 16 Juni 2025 secara daring. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025, yang menjadi acuan penting bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rapat koordinasi ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan internal Bawaslu, mulai dari Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Divisi Humas dan Datin, Kabag dan Kasubag Pengawasan, hingga staf teknis di tingkat daerah. Rapat dipimpin oleh Divisi P2H Bawaslu RI sebagai bentuk kesiapan menyeluruh dalam pengawasan PDPB yang akan dimulai per 2 Juli 2025.

Adapun fokus utama pengawasan yang disorot dalam rapat ini meliputi:

✅ Pemahaman menyeluruh terhadap SE Nomor 29 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis dan strategis pengawasan,

✅ Arah pengawasan diarahkan pada upaya pencegahan dini, termasuk koordinasi aktif dengan KPU dan stakeholder terkait,

✅ Uji petik sebagai langkah konkret dalam mengawal keabsahan data pemilih,

✅ Pembentukan posko pengawasan PDPB di setiap tingkatan,

✅ Pelaporan hasil pengawasan melalui instrumen resmi Alat Kerja Pengawasan (AKP) secara periodik.

Dikonfirmasi secara terpisah setelah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan, Fakhruraji yang merupakan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Kuala sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas menyatakan komitmennya dalam menjalankan pengawasan tersebut.

“Pengawasan PDPB menjadi langkah awal memastikan keadilan dalam hak pilih. Kami di daerah khususnya Kabupaten Barito Kuala siap mengawal proses ini secara maksimal, mulai dari koordinasi intensif dengan KPU hingga melakukan uji petik langsung di lapangan untuk menjaga akurasi data,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa posko pengawasan akan segera dibentuk di tingkat kabupaten Barito Kuala guna menampung aduan masyarakat serta memperkuat keterbukaan informasi publik.

Dengan semangat kolaboratif dan sinergis, Bawaslu berkomitmen mengawal proses demokrasi melalui pengawasan yang responsif, berbasis data, serta berorientasi pada pencegahan pelanggaran sejak tahap awal.