Laporan Akhir Kehumasan Dikirim, Bawaslu Batola Buka Rekam Jejak 2025

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Di tengah tuntutan transparansi lembaga publik yang kian menguat, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala (Batola) akhirnya mengirimkan laporan akhir kehumasan tahun 2025 ke Bawaslu Republik Indonesia.

Tugas itu diemban Fakhruraji, Anggota Bawaslu Batola yang membidangi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, sekaligus humas divisi yang paling sering bersentuhan langsung dengan publik.

Laporan tersebut bukan sekadar tumpukan dokumen administratif. Di dalamnya termuat jejak kerja kehumasan Bawaslu Batola sepanjang 2025: mulai dari produksi pemberitaan, publikasi pengawasan, relasi dengan media massa, hingga upaya merawat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pengiriman laporan ini merupakan tindak lanjut instruksi berjenjang dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mewajibkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota menyetor laporan akhir kehumasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kelembagaan.

“Laporan ini menjadi cermin kerja kami sepanjang tahun. Dari situ bisa dilihat sejauh mana fungsi kehumasan benar-benar hadir untuk publik, bukan sekadar formalitas,” kata Fakhruraji.

Sesuai ketentuan, laporan disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan diantarkan langsung ke kantor Bawaslu RI di Jakarta. Penugasan itu sekaligus menegaskan bahwa kerja kehumasan tidak berhenti di ruang kantor, melainkan diuji hingga pada tahap akuntabilitas di tingkat pusat.

Bagi Bawaslu Batola, laporan akhir kehumasan bukan hanya soal memenuhi perintah atasan. Ia menjadi penanda apakah kerja-kerja pengawasan selama 2025 berhasil dikomunikasikan secara jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Pada akhirnya, laporan akhir ini bukanlah garis finis. Ia justru membuka pertanyaan: seberapa jauh publik benar-benar mengetahui, memahami, dan merasakan kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Batola sepanjang 2025.