Mantapkan Persiapan Teknis P2P 2025 untuk 5 Daerah Prioritas, Batola Masuk Squad Pionir P2P

Zoom Meet, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Selasa, 17 Juli 2025 pukul 10.00 WITA.

Rapat ini diikuti oleh jajaran Bawaslu dari lima kabupaten/kota yang akan menjadi pelaksana gelombang pertama P2P di Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Bawaslu Kota Banjarmasin

2. Bawaslu Kota Banjarbaru

3. Bawaslu Kabupaten Banjar

4. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala 

5. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Turut diundang dalam rapat tersebut Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat/Korsek, Kasubbag Pengawasan, serta staf pengawasan termasuk yang mengoordinasikan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di masing-masing wilayah.

Menanggapi pelibatan Kabupaten Barito Kuala dalam gelombang pertama ini, Fakhruraji selaku Komisioner Bawaslu Batola Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menyampaikan optimismenya.

“Kami menyambut baik penunjukan Batola sebagai bagian dari pelaksana P2P gelombang pertama. Ini adalah momentum kebangkitan kembali gerakan pengawasan berbasis masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar para alumni SKPP dan komunitas pengawas partisipatif yang sudah terbentuk dapat semakin aktif, terlatih, dan siap bergerak,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu Batola telah mulai melakukan konsolidasi dengan para alumni SKPP dan komunitas pengawas partisipatif di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami yakin, melalui P2P ini, penguatan jaringan lokal dan kapasitas teknis kader akan semakin solid, terutama menjelang tahun-tahun menuju 2029,” tutupnya.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan hasil rapat bersama Bawaslu RI yang menetapkan lima daerah di Kalimantan Selatan sebagai prioritas pelaksanaan gelombang pertama P2P tahun 2025. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota lainnya akan menyusul pada gelombang berikutnya.

Rapat koordinasi ini membahas teknis pelaksanaan P2P yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat", termasuk penentuan peserta, narasumber, fasilitator, tempat pelatihan, serta agenda pembelajaran.

Melalui P2P ini, Bawaslu ingin memastikan bahwa kader pengawas partisipatif yang telah dilatih benar-benar mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendorong pengawasan pemilu yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan hingga tingkat lokal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memperkuat gerakan pengawasan partisipatif pasca Pemilu 2024 menuju Pemilu dan Pilkada 2029. Dengan keterlibatan aktif para alumni SKPP dan komunitas pengawasan partisipatif yang sudah terbentuk, P2P diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan kapasitas sekaligus konsolidasi jaringan pengawas pemilu berbasis masyarakat.