Pencegahan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Jelang Pilkada: Langkah Penting untuk Menjaga Demokrasi

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian utama. Bawaslu Batola maupun Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk memastikan bahwa ASN, TNI, dan Polri tetap menjaga sikap netral dalam menghadapi kontestasi politik di daerah. Netralitas mereka dianggap sebagai kunci untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Bawaslu Batola menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada.

Untuk menghindari keberpihakan ASN, TNI dan Polri di lingkup Kabupaten Barito Kuala dalam Pilkada tahun 2024, Fakhruraji sambangi Dinansyah, M. Sos selaku penjabat (PJ) Barito Kuala. Dalam pertemuan kali ini, Fakhruraji menyampaikan surat imbauan tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri serta imbauan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Barito Kuala jelang Pemilihan tahun 2024.

Selain itu, Bawaslu Batola juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN akan dilakukan dengan ketat, baik melalui pemantauan langsung di lapangan, media online maupun dengan memanfaatkan laporan masyarakat setempat.

Adapun, hal ini pun di tanggapi positif oleh PJ Bupati Barito Kuala. Dirinya siap mendukung penuh akan hal ini, beliau akan meneruskan surat imbauan tersebut ke instansi-instansi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dengan komitmen bersama dari semua pihak, diharapkan Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya netral. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan integritas lembaga negara.