Temukan Sejumlah Ketidaksesuaian Data, Bawaslu Batola Dorong Parpol Memperbaiki

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala – Bawaslu Batola melakukan analisis dan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), didapati adanya data yang belum lengkap berupa keabsahan dan dokumen lainnya pada pemutakhiran data.

Dari delapan (8) partai politik yang telah melakukan pemutakhiran data pada Semester II Tahun 2025, Bawaslu Batola secara umum menemukan dokumen Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Politik telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai.

Namun demikian, Bawaslu Batola mendapati adanya sejumlah indikator yang belum sepenuhnya sesuai dan lengkap. Di antaranya, terdapat ketidaksesuaian nama pengurus yang tercantum dalam SK kepengurusan dengan data yang terinput di Sipol, serta masih adanya nama pengurus yang belum diinput ke dalam aplikasi Sipol.

Selain itu, pada keterwakilan perempuan, masih terdapat partai politik yang belum memenuhi ketentuan yang seharusnya harus memuat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.

Kemudian pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap partai politik menemukan beberapa kekurangan dokumen yang belum dilampirkan. Begitu pula di bukti kepemilikan nomor rekening partai politik, masih ditemukan dokumen hasil pindai yang terpotong sehingga tidak terlihat secara utuh, seharusnya termuat tanda tangan pejabat bank, serta tidak tercantumnya nama bank pada dokumen yang diunggah.

Hal demikian, menjadi dasar Bawaslu Batola untuk melakukan pencegahan berupa memberikan surat imbauan kepada seluruh partai politik yang ada di Batola, agar dalam proses pemutakhiran data partai politik dapat menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya berpengaruh pada administrasi kepartaian, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat sebagai pemilih.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Rizkia Fauzah, menyampaikan bahwa hasil analisi dan pengawasan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi partai politik supaya dapat memaksimalkan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan tahun 2026.

“Secara umum dokumen kepengurusan sudah sesuai, namun terdapat beberapa indikator yang perlu segera diperbaiki & dilengkapi oleh partai politik, baik terkait kesesuaian data pengurus, keterwakilan perempuan, maupun kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung lainnya. Hal ini penting agar data yang disampaikan benar-benar valid dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizkia menegaskan bahwa Bawaslu Batola akan terus melakukan pengawasan dan mendorong partai politik di Kabupaten Batola untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan kualitas tata kelola kepemiluan di Kabupaten Barito Kuala.