Bahas Evaluasi dan Penguatan Administrasi, Bawaslu Batola Ikuti Rapat Rutin Bulanan Bersama Bawaslu RI

BARITO KUALA – Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengikuti rapat koordinasi rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI bersama jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Senin (25/05/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi, evaluasi, serta sinkronisasi program kerja kesekretariatan di seluruh Indonesia. 

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Norhalikin, bersama staf sekretariat Bawaslu Barito Kuala. Seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda secara virtual dari kantor Bawaslu Barito Kuala dengan penuh perhatian dan antusias.

Kegiatan rapat rutin ini merupakan agenda bulanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap jajaran sekretariat di daerah. Berdasarkan surat undangan resmi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor: B-310/KU.00/SJ/05/2026, rapat menghadirkan pemaparan dari empat biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 

Pada sesi awal, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum menyampaikan berbagai arahan terkait penguatan solidaritas internal dan administrasi kepegawaian. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut pengumpulan dana kerohiman agar tetap berjalan tertib dan akuntabel di seluruh daerah.

Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi memaparkan arah kebijakan penataan kelembagaan serta sinkronisasi program kerja. Dalam pemaparannya, seluruh sekretariat daerah diminta memastikan program dan kegiatan tetap selaras dengan target indikator kinerja organisasi, sehingga efektivitas dan profesionalitas kelembagaan dapat terus terjaga.

Pada sesi berikutnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) memberikan perhatian khusus terkait percepatan pengusulan Gaji ke-13 bagi pegawai. Seluruh satuan kerja di daerah diminta segera melakukan rekonsiliasi data belanja pegawai dan melengkapi dokumen administrasi pendukung agar proses pengusulan ke KPPN dapat berjalan tepat waktu tanpa kendala administratif. Selain itu, biro juga menegaskan pentingnya tertib pengelolaan aset dan barang milik negara.

Sementara itu, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) menekankan pentingnya penguatan produk hukum internal serta strategi komunikasi publik yang efektif. Jajaran humas di daerah didorong untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan informasi terkait kinerja pengawasan dan transparansi lembaga kepada masyarakat melalui berbagai platform digital resmi.

Rapat berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi yang difasilitasi melalui tautan khusus yang telah disediakan oleh Bawaslu RI. Mekanisme ini memungkinkan seluruh pertanyaan, kendala teknis, serta aspirasi dari sekretariat daerah dapat terdokumentasi dengan baik dan langsung memperoleh tanggapan dari biro terkait.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Norhalikin, menyampaikan bahwa rapat rutin bulanan ini sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan pemahaman teknis kesekretariatan di daerah.

“Melalui rapat rutin bersama Bawaslu RI ini, kami mendapatkan banyak arahan strategis terkait administrasi, keuangan, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Ini menjadi pedoman penting bagi jajaran sekretariat Bawaslu Barito Kuala agar terus bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh hasil rapat dan arahan dari masing-masing biro akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Barito Kuala guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan.

Rapat kemudian ditutup dengan arahan penutup dari Deputi Bidang Administrasi yang menekankan pentingnya respons cepat seluruh jajaran sekretariat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan kebijakan yang telah disampaikan. Dengan adanya koordinasi rutin ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu RI dan jajaran daerah semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.