Bawaslu Batola Awasi Senyap Pemutakhiran Data Parpol di SIPOL

Marabahan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala — Di tengah minimnya dinamika pembaruan data partai politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.

Pengawasan dilakukan terhadap proses Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Tahun 2025 di Kantor KPU Barito Kuala, Senin, 29 Desember 2025.

Pengawasan langsung ini dilakukan oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Batola sebagai bagian dari komitmen menjaga akuntabilitas dan kepatuhan prosedural meski tahapan tersebut tergolong non-tahapan pemilu. 

Dari hasil pemantauan hingga pukul 15.00 Wita, Bawaslu mencatat tidak adanya perubahan maupun pengajuan pemutakhiran data partai politik di aplikasi SIPOL. Seluruh data masih tercatat sama dengan periode sebelumnya.

Meski demikian, Bawaslu Batola menegaskan pengawasan tetap dilakukan karena tahapan pemutakhiran masih dibuka hingga pukul 23.59 Wita di hari yang sama. Artinya, potensi pengajuan perubahan data oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik masih terbuka hingga batas waktu yang ditentukan.

Bawaslu juga memastikan bahwa proses verifikasi belum dilakukan pada hari pengawasan. Berdasarkan koordinasi dengan KPU Barito Kuala, verifikasi baru akan dilaksanakan setelah seluruh tahapan pemutakhiran ditutup, sesuai dengan kewenangan dan prosedur KPU.

Alur pemutakhiran sendiri dimulai dari DPP partai politik melalui SIPOL, diterima KPU RI, lalu diturunkan ke KPU kabupaten/kota untuk diverifikasi.

Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Batola tidak menemukan adanya pelanggaran prosedur maupun ketidaksesuaian aturan. KPU Barito Kuala pun menyampaikan bahwa Berita Acara serta Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik akan diumumkan pada 30 Desember 2025.

Langkah pengawasan ini menunjukkan peran Bawaslu Batola yang tetap siaga, bahkan ketika proses berjalan tanpa hiruk-pikuk. Di tengah sunyinya perubahan data, pengawasan tetap menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan kepemiluan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip demokrasi.