Bawaslu Batola Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pembahasan Isu-Isu Hukum dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Aria Hotel Banjarmasin, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala (Batola) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pembahasan Isu-Isu Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas berbagai masalah hukum yang muncul selama proses Pilkada berlangsung. Hal ini penting dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada dapat lebih baik, lebih transparan, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, perlu untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Acara yang diselenggarakan di aria hotel Banjarmasin ini dihadiri oleh dari 13 Bawaslu kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya. Fokus utama dari rapat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang telah berjalan dan membahas potensi isu hukum yang mungkin timbul pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Bawaslu Batola yang diwakili oleh Ketua dan Anggota serta Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat Bawaslu Batola menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga pengawas pemilu.

Kegiatan evaluasi ini juga turut menghadirkan  berbagai narasumber dari berbagai kalangan, yaitu: Dr. Zulkifli Aspan S.H.,M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.  (Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), serta Supriyadi, S.H., M.H.  (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako).

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga profesionalisme penyelenggara pemilu. Dengan evaluasi dan pembahasan yang mendalam, dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pengawas pemilu dalam menghadapi pilkada 2029 yang akan datang. Dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serta membahas berbagai isu hukum yang muncul dalam proses tersebut maka pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2029 dapat berlangsung dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.