Bawaslu Batola Ikuti Evaluasi P2P untuk Perkuat Pengawasan Partisipatif

Marabahan — Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dan Tarik Data Partisipasi Masyarakat (Parmas) Semester I Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara daring, Rabu, 24 Juni 2026.

Rapat itu dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Thessa Aji Budiono, yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi forum bagi Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menilai pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah berlangsung selama Juni 2026 sekaligus melakukan pendataan kegiatan partisipasi masyarakat pada semester pertama tahun ini.

Dari Barito Kuala, rapat diikuti Ketua Bawaslu Barito Kuala Muhammad Syaifi bersama Anggota Bawaslu Barito Kuala Fakhruraji dan Rizkia Fauzah. Mereka didampingi staf sekretariat yang membidangi partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

Dalam arahannya, Thessa menekankan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas program pengawasan partisipatif. Menurut dia, Pendidikan Pengawas Partisipatif tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi harus mampu melahirkan agen-agen pengawasan yang memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi.

Evaluasi tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan selama pelaksanaan P2P, mulai dari metode penyampaian materi, keterlibatan peserta, hingga tindak lanjut pascapelatihan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan penyusunan strategi penguatan program pendidikan pengawasan partisipatif di Kalimantan Selatan.

Selain membahas pelaksanaan P2P, rapat turut melakukan tarik data Partisipasi Masyarakat Semester I Tahun 2026. Data tersebut digunakan untuk memetakan capaian program pencegahan dan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan masing-masing Bawaslu kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Barito Kuala, Fakhruraji, mengatakan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program yang telah dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya pengawasan. Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Bawaslu Barito Kuala berharap pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada masa mendatang semakin efektif dalam memperkuat kesadaran publik untuk ikut mengawasi jalannya demokrasi serta menjaga kualitas pemilu dan pemilihan.