Rizkia Fauzah: Mengawal Kebijakan Publik Dimulai dari Mengawal Demokrasi

Banjarmasin – Kesadaran untuk mengawal kebijakan publik tidak cukup diwujudkan melalui kritik setelah sebuah kebijakan diterbitkan. Lebih dari itu, pengawalan harus dimulai sejak proses demokrasi berlangsung. Pesan tersebut disampaikan Rizkia Fauzah saat menjadi panelis dalam Uji Publik Calon Formatur Sementara Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dengan tema “Kesadaran Kolektif Pelajar dalam Mengkritisi dan Mengawal Kebijakan Publik.”

Dalam forum tersebut, Rizkia menjelaskan bahwa kebijakan publik sejatinya merupakan hasil akhir dari proses demokrasi. Karena itu, kualitas sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana demokrasi dijalankan dan bagaimana pemimpin dipilih oleh masyarakat.

“Kebijakan publik adalah hilir dari demokrasi. Jika kita ingin melihat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, maka kita harus memastikan proses demokrasi yang melahirkannya berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelajar sebagai bagian dari pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pengkritik kebijakan, tetapi harus terlibat aktif sejak awal melalui partisipasi yang bertanggung jawab.

Rizkia mengajak kader IPM untuk membangun budaya politik yang sehat dengan memilih berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan integritas calon pemimpin. Selain itu, pelajar juga didorong untuk berperan dalam pengawasan partisipatif sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Ketika demokrasi dikawal dengan baik, pemimpin yang terpilih pun akan memiliki legitimasi dan kualitas yang baik. Dari situlah lahir kebijakan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kader IPM memiliki potensi besar menjadi pelopor literasi demokrasi di kalangan pemilih pemula. Dengan pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pengawasan partisipatif, pelajar dapat menjadi agen perubahan yang turut menjaga integritas proses politik sekaligus mengawal lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak memahami bahwa mengawal kebijakan publik tidak dimulai saat sebuah aturan diterbitkan, melainkan sejak masyarakat ikut mengawal proses demokrasi yang melahirkannya. Sebab, demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas, dan pada akhirnya melahirkan kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.